Anton Atong Sugandhi
PANGANDARAN JAWA BARAT - Bismillahirrahmannirrahim assalamu’alaikum wr. wb.
Yth. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD kabupaten pangandaran; Yth. Para Anggota DPRD kabupaten pangandaran; Yth. sdr. Wakil Bupati pangandaran; Yth. sdr. Sekretaris Daerah, para Staff Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, dan para Kabag, para Camat serta hadirin yang berbahagia.
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat allah swt, karena atas rahmat dan karunia-nya, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam acara penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021, " kata Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata pada Rapat paripurna DPRD, bertempat di Gedung Paripurna DORD Pangandaran Rabu 22/09/2021.
|
Baca juga:
Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19
|
Disampaikannya bahwa, perubahan APBD 2021 adalah upaya kita untuk mengatasi situasi yang tidak mudah di tengah dinamika mencegah dan menangani pandemi covid-19. dampak dari pandemi covid-19 masih kita rasakan hingga hari ini. meskipun beberapa hari terakhir menunjukkan keadaan yang membaik, namun masih banyak hal yang tertunda dari pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang telah kita sepakati dalam APBD murni tahun anggaran 2021. Upaya perbaikan rencana program kegiatan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, perlu kita tempuh melalui mekanisme perubahan APBD.
Di tengah kesibukan kita menangani pandemi covid-19 yang begitu luar biasa dan upaya kita memperbaiki dan mempertahankan level ppkm, tahapan proses perubahan APBD tahun anggaran 2021 dibatasi oleh waktu. sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, kesepakatan rancangan perubahan APBD paling lambat sudah selesai pada akhir september 2021, yang tersisa beberapa hari lagi.
Kami berharap Rapat Paripurna hari ini bisa dijadikan momentum kesatuan tekad kita dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pangandaran, sehingga proses pembahasan sampai dengan penyepakatan berjalan lancar dan selesai tepat waktu, " kata Jeje.
Menurutnya, perubahan anggaran dilakukan untuk merespon dan menyikapi perjalanan APBD tahun 2021 yang separuhnya telah kita lalui. realisasi APBD tahun anggaran 2021 yang sudah berjalan menjadi bahan pertimbangan untuk mengoreksi APBD, baik dari sisi pendapatan maupun kemampuan belanja.
Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir semester pertama baru mencapai 12, 31% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021. rendahnya pencapaian pada semester pertama tersebut disebabkan melemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan pengurangan dana transfer pemerintah pusat serta melambatnya realisasi bantuan keuangan pemerintah provinsi jawa barat.
Realisasi PAD juga tidak terlepas dari dampak pengetatan wilayah pada awal tahun hingga dua minggu lalu yang memaksa kita untuk menutup akses wisata di kabupaten pangandaran. demikian pula dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami tekanan, berdampak pada pelambatan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kondisi inilah yang mendasari kita mengusulkan RAPBD 2021 pada sisi pendapatan asli daerah mengalami koreksi pengurangan sebesar 57, 15% atau sebesar 200 milyar rupiah. sehingga pendapatan menjadi 150 milyar rupiah dibandingkan APBD murni sebesar 350, 075 milyar rupiah.
Dalam kelompok pendapatan transfer, pemerintah pusat telah melakukan pengurangan anggaran dana alokasi umum dan koreksi anggaran bagi hasil sebagai bagian dari kebijakan refocusing APBN akibat pandemi covid-19. koreksi tersebut mengakibatkan pengurangan pada RAPBD 2021 sebesar 115, 9 milyar dari semula 1, 06 trilyun rupiah pada APBD murni menjadi 945, 3 milyar rupiah pada RAPBD 2021. dalam kelompok pendapatan transfer antar daerah, kita mengalami peningkatan alokasi anggaran yang disebabkan oleh masuknya keputusan gubernur jawa barat tentang bantuan keuangan provinsi pada awal tahun 2021 sebesar 127, 5 milyar rupiah. akumulasi dari pengurangan dana transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi jawa barat menyebabkan kenaikan pada RAPBD 2021 sisi transfer sebesar 11, 6 milyar rupiah.
Dengan mempertimbangkan prognosis dan analisa proyeksi pendapatan, serta berpedoman pada Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 dan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, penetapan anggaran pendapatan daerah harus bersifat terukur dan rasional. sehingga pada RAPBD 2021 kita mengoreksi penurunan pendapatan daerah 12, 91% atau sebesar 188, 4 milyar. sehingga pendapatan menjadi 1, 27 trilyun dibanding dengan APBD murni sebesar 1, 45 trilyun rupiah.
Rancangan perubahan belanja pada perubahan APBD tahun 2021 diarahkan untuk mendanai prioritas belanja yang terkait dengan penanganan covid-19, pemuilihan ekonomi masyarakat, pemenuhan kewajiban layanan pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk menunaikan kewajiban tunjangan tenaga kesehatan yang menjadi agenda nasional.
Disamping itu, penyelesaian kewajiban akibat pergeseran pembayaran yang tertunda dari kegiatan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya dan pendanaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas yang harus terus berjalan.dalam pemenuhan prioritas tersebut, tentu kita harus cermat memilah dan memilih yang sangat prioritas diantara yang prioritas. hal ini akan berdampak pada pergeseran dan perubahan alokasi anggaran kegiatan yang sebagian terpaksa kita tunda atau bahkan kita hentikan. kebijakan tersebut semata-mata karena faktor prioritas itu sendiri yang tidak lepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah kita.
Dalam kelompok belanja operasi, terjadi pengurangan yang besar dalam jenis belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Namun untuk jenis belanja pegawai dan belanja bunga mengalami peningkatan. pengurangan belanja operasi disebabkan beberapa kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa serta hibah yang terpaksa harus kita tunda. hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran merespon penanganan covid-19 yang meningkat signifikan beberapa waktu lalu.
Adapun pengurangan belanja bantuan sosial dihitung berdasarkan realisasi yang sudah berjalan untuk kemudian diantisipasi dengan menggeser pada kelompok belanja tidak terduga.
Peningkatan alokasi belanja pegawai terjadi karena adanya kebijakan insentif tenaga kesehatan yang dipersyaratkan untuk pemenuhan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Sedangkan belanja bunga bertambah akibat dari munculnya pembiayaan jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan di awal tahun. kondisi tersebut menyebabkan pengurangan alokasi belanja operasi sebesar 2, 6 milyar rupiah.
Dalam kelompok belanja modal, terjadi peningkatan yang disebabkan pergeseran dari alokasi belanja operasi akibat masuknya kegiatan yang didanai oleh DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan refocusing kebutuhan penanganan covid-19 serta penyelesaian kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya. sehingga dalam RAPBD 2021 ini belanja modal diusulkan bertambah sebesar 231, 6 milyar rupiah.
Kelompok belanja tak terduga mengalami peningkatan alokasi dalam RAPBD 2021 sebesar 5 milyar rupiah menjadi 7, 5 milyar rupiah. hal ini terjadi karena pergeseran dari belanja bantuan sosial dari kelompok belanja operasi dan antisipasi penanganan covid-19 serta bencana lainnya.
Kelompok belanja transfer diusulkan mengalami pengurangan sebesar 47, 2 milyar rupiah. hal tersebut terjadi karena pemenuhan kewajiban transfer kepada pemerintah desa dalam bentuk DD dan ADD. meskipun ada penundaan bagi hasil dan pengurangan bantuan keuangan desa, namun pemenuhan Siltap dan operasional pemerintah desa tetap menjadi prioritas yang harus kita perhatikan.
Perubahan rancangan anggaran belanja tersebut mengakibatkan akumulasi perubahan pada RAPBD pada 2021 mengalami kenaikan belanja sebesar 186, 6 milyar rupiah, dari semula 1, 47 trilyun menjadi 1, 65 trilyun rupiah.
Dinamika kebutuhan belanja wajib dan belanja kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak serta merta dapat kita hentikan begitu saja. meskipun kita dihadapkan pada realisasi kemampuan pendapatan daerah yang sangat terbatas, pemerintah memiliki tanggungjawab moral terhadap kehidupan masyarakat kabupaten pangandaran di tengah pandemi covid-19.
Beberapa waktu lalu kita dihadapkan pada lonjakan suspect covid yang tidak kita prediksi sebelumnya. angka kematian begitu menyeramkan pada saat itu bahkan sebagian orang-orang terdekat kita tidak mampu tertolong dan menjadi korban dari keganasan covid ini. semoga mereka yang telah wafat ditengah pandemi ini, tercatat sebagai mati sahid, diberikan tempat yang mulia dan dalam ridho allah s.w.t. aamiin.
Dalam kondisi itulah upaya penyelamatan warga masyarakat menjadi prioritas utama. tentu hal ini berdampak pada kebutuhan belanja yang tidak dapat kita hindari. pemenuhan kebutuhan oksigen, alat kesehatan, ruang operasi, APBD, bansos bagi isoman dan hal lainnya terkait penanganan covid. dalam kondisi darurat, kita tidak bisa berfikir dan bertindak dengan cara yang biasa.
Pengerahan segala sumberdaya harus kita curahkan untuk menangani keadaan kritis untuk mengupayakan keselamatan. bagi saya, keselamatan satu nyawa warga pangandaran lebih utama dari apapun karena itulah tanggungjawab pemimpin di hadapan tuhan dan rakyat pangandaran.
Dalam upaya mengatasi masa-masa sulit itu berdampak pada kebutuhan belanja pada APBD. keterbatasan kemampuan keuangan yang dihadapkan pada kebutuhan belanja telah memberikan tekanan yang hebat pada APBD tahun 2021. Tentu kita sepakat untuk dapat menyehatkan kembali APBD. salah satu upaya tersebut akan kita tempuh melalui upaya pembiayaan yang terukur, prudent dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim bersama ini kami sampaikan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021 untuk mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
Demikian, semoga allah swt, senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk bagi kita semua.billahi taufik wal hidayahwassalamu’alaikum wr. wb.
Tertanda Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata. (Anton AS)
Subhan Riyadi 
Agung Sugenta... 
Tomi E 
Karmel 
Tony Rosyid 
