PANGANDARAN JAWA BARAT - Sampai tahun 2021, honor pegawai yang bukan Aparatur Sipil Negara atau non ASN di lingkungan Pemkab Pangandaran, mencapai Rp114.925.372.000.
Demikian diterangkan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Idi Kurniadi, ketika diwawancarai oleh beberapa awak media di kantornya Rabu 28/04/2021.
Dikatakan Idi bahwa, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2021 untuk pembayaran pegawai non ASN mengalami kenaikan.
Menurutnya, selisih kenaikkan dari tahun sebelumnya mencapai Rp52.8 miliar atau Rp52.820.167.620.
Padahal di tahun 2020, honor untuk pegawai non PNS sebesar Rp62.1 miliar atau Rp62.105.204.380.
Jadi, beban APBD tahun 2021ini adalah untuk pembayaran pegawai non ASN yang telah mendapat Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun 2020, " kata IDI.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran, Dani Hamdani menyebutkan, jumlah pegawai non ASN tercatat sebanyak 4.863 orang.
“Jumlah tersebut berdasarkan data yang kami catat, yang mana dari jumlah itu terdiri dari jumlah yang sudah mendapatkan SPK sebanyak 4.471 orang, sedangkan sisanya yang 392 orang itu belum mendapatkan SPK, " kata Dani.
Menurutnya, jumlah pegawai non ASN di Sekretariat Daerah yang sudah mendapatkan SPK sebanyak 96 orang dan non SPK 2 orang, beda halnya dengan Sekretariat DPRD, seluruhnya 62 orang tapi semuanya sudah memiliki SPK.
Di Inspektorat yang sudah mendapat SPK 11 orang. Di Disdikpora yang sudah mendapat SPK 1.783 orang dan non SPK 182 orang. Di Dinas Kesehatan yang sudah memiliki SPK 1.190 orang dan 98 orang non SPK.
Di Dinas PU yang sudah punya SPK 94 orang dan 8 orang non SPK. Di Dinsos PMD yang sudah memiliki SPK 20 orang dan non SPK 3 orang. Di Disdukcapil semuanya sudah mendapat SPK sebanyak 33 orang.
Di Dinas KB yang sudah memiliki SPK 19 orang. Di Dinas Penanaman Modal yang sudah mendapat SPK 16 orang. Di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM yang sudah mendapat SPK 21 orang dan 8 orang non SPK.
Di Dinas Perpustakaan yang sudah mendapat SPK 29 orang dan 1 orang non SPK. Di Dishub yang mendapat SPK 61 orang dan 3 orang non SPK. Diskominfo yang memiliki SPK 20 orang. Di DLHK yang punya SPK 214 orang dan 1 orang non SPK.
Di Dinas Pertanian sebanyak 47 orang yang sudah mendapatkan SPK dan non SPK sebanyak 44 orang. Di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan sebanyak 33 orang yang sudah mendapat SPK. Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sudah mendapat SPK 227 orang dan 2 orang non SPK.
Di Disnakertrans yang memiliki SPK 38 orang dan 1 orang non SPK. Di BPBD sebanyak 59 orang sudah punya SPK dan 1 orang non SPK. Satpol PP yang sudah mendapat SPK 180 orang. Di BKPSDM semuanya 13 orang sudah mendapat SPK.
Di BAPPEDA 26 orang sudah memiliki SPK. Di BPKAD sebanyak 75 orang sudah memiliki SPK. Di Kesbangpol yang sudah memiliki SPK 12 orang dan 4 orang non SPK. Di Kecamatan Cigugur yang mendapat SPK 7 orang dan 3 orang non SPK. Di Kecamatan Cijulang 13 orang sudah dapat SPK.
Di Kecamatan Cimerak yang sudah mendapat SPK 7 orang dan 2 orang non SPK. Di Kecamatan Kalipucang sebanyak 10 orang sudah dapat SPK dan 1 orang non SPK. Di Kecamatan Langkaplancar yang sudah dapat SPK 11 orang. Di Kecamatan Mangunjaya 10 orang sudah dapat SPK.
Di kecamatan Padaherang 9 orang sudah dapat SPK dan 4 orang non SPK. Di Kecamatan Pangandaran 9 orang dan 2 orang non SPK. Di Kecamatan Parigi SPK 9 orang, non SPK 2 orang. Di Kecamatan Sidamulih 7 orang sudah dapat SPK.
Menurut Dani, Pak bupati minta agar organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlalu banyak pegawai non ASN nya agar segera melakukan evaluasi, ya karena idealnya di setiap OPD yang non ASN itu maksimal hanya 12 orang, " ucapnya. (Anton AS)
Tony Rosyid 
Roni 
Tomi E 
Nanang Suryana... 
