ketua Komisi lll : Perda adalah Peraturan yang Dibuat oleh DPRD Bersama dengan Kepala Daerah

PANGANDARAN JAWA BARAT - Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan 
persetujuan bersama kepala daerah, " kata ketua komisi lll DPRD kabupaten Pangandaran, Hjh  Ade Ruminah SH di ruang kerjanya, Jum'at 04/06/2021.

Dikatakannya bahwa,  
materi muatan peraturan 
daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam 
suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal 
drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang￾undangan. dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana 
disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.

Baca juga: DPD Partai Beringin Karya LAMTIM: Kami Siap Dukung Yusran-Kisworo

Juga berdasarkan pada pasal 56 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat 
berasal dari DPRD provinsi atau gubernur, " kata Ade.

Sedangkan, lanjut Ade, menurut  pasal 63  undang-undang yang sama berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten kota. 

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Naik Sepeda Motor Telusuri Jalan Rusak di Ujung Padang

Maka, hal ini 
menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak 
yang sama dalam mengajukan rancangan peraturan daerah,  
sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan perda dapat mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, ' kata Ade.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat paripurna pada hari jum’at, 28 mei  2021 telah ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif komisi 
III DPRD kabupaten pangandaran tentang retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran.

Baca juga: Tony Rosyid: Kerja Keras Ganjar Singkirkan Puan Maharani dan Budi Gunawan

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan  usulan 
rancangan peraturan daerah  tentang retribusi 
penyediaan dan atau penyedotan kakus, akan kami jelaskan 
sebagai berikut:

a. landasan hukum usulan Raperda inisiatif komisi III DPRD 
kabupaten pangandaran tentang retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus antara lain:

Baca juga: Pansus 6 DPRD Pangandaran Bahas Penyertaan Modal BUMD

1. pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik 
indonesia tahun 1945;

2. undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan 
kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 230, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5363);

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Mendapat Berkat Kelahiran Cucu Pertama

3. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia 
tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik 
indonesia tahun 2009 nomor 5049);

4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 
nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia 
nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik 
indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara 
republik indonesia nomor 5679);

5. undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan 
kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia 
tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran nomor 4844);

6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi 
pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik 
indonesia nomor 5601);

7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang 
pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara 
republik indonesia nomor 4578);

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Pangkep, Syahrul Yasin Limpo Beri Wejangan Kepada MYL di Warkop Makassar

8. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang 
perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor  310).

b. Dengan terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah, maka semua peraturan 
daerah tentang pajak dan retribusi harus disesuaikan dengan 
undang-undang nomor 28 tahun 2009. berdasarkan pasal 110 
ayat (1) huruf j undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang  pajak daerah dan retribusi daerah, jenis retribusi penyediaan 
dan/atau penyedotan kakus yang dipungut oleh pemerintah 
daerah termasuk dalam kategori jenis retribusi jasa umum.

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan 
pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; atas  dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk peraturan 
daerah kabupaten pangandaran tentang retribusi penyediaan 
dan/atau penyedotan kakus.

d. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar 
hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran 
hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar  retribusi daerah.

e. tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan raperda tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pangandaran yang bersumber dari retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus demi menjamin 
kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di 
kabupaten pangandaran, " sebutnya. (Anton AS)

Baca juga: 50 Orang Kerjakan Pelipatan dan Sortir Surat Suara Pilkada Pangandaran 2020