Pansus 6 DPRD Pangandaran Bahas Penyertaan Modal BUMD

PANGANDARAN - Pansus 6 DPRD kabupaten Pangandaran Bahas Penyertaan modal untuk BUMD Pangandaran.

Demikian diterangkan Encep Najmudin SH selaku ketua pansus 6 DPRD Pangandaran, ketika diwawancarai wartawan indonesiasatu, melalui WhatSupp nya 02/12/2020.

Baca juga: Ketua DKPP, Muhammad: Integritas Pilkada 2020 Harus Diutamakan

Dikatakan Encep bahwa, pertama, Raperda itu sudah disampaikan ke DPRD, kemudian di DPRD dibentuk panitia khusus, dan kemudian, saya sendiri terpilih sebagai ketua pansus 6 nya.

Di pansus 6, kami membahas tentang penyertaan modal untuk BUMD - BPR BKPD pangandaran, BPR BKPD Cijulang dan PDAM kabupaten Pangandaran, " kata Encep. 

Baca juga: Debat Kandidat Pilkada Digelar pada 18-11-2020 Bertempat di Hotel Horison Pangandaran

Menurutnya, rancangan yang disampaikan itu, memang karena maksudnya agar bisa dijadikan landasan untuk masuk di perubahan APBD 2020.

Targetnya, penyertaan modal itu bisa masuk di anggaran perubahan tahun 2020, " jelasnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Fatwa Sang Ibu, Anies Baswedan dan Khabib Nurmagomedov

Kebetulan belum selesai dibahas, sehingga pada ahirnya, hasil rapat itu dimungkinkan, bahwa hasil analisa investasi, penyertaan modalnya  baru bisa teranggarkan di tahun 2021.

Besarnya anggaran, yang pertama memang harus memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dari OJK, bahwa pemerintah daerah harus memberikan penyertaan modal terhadap BUMD yang dibentuk.

Baca juga: Memperbaiki Birokrasi Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga- H Zonny Waldi Figur Yang Tepat

Jadi rapat pansus 6 itu, baru sampai kepada tahapan mengkaji hasil analisa investasi, " katanya.

Yang paling pasti dari hasil analisa investasi, bahwa, BUMD  kabupaten Pangandaran kedepan mempunyai prospek cukup bagus, apalagi seandainya rencana usaha yang disusun lebih bagus lagi, tentu itu akan sangat menunjang.

Baca juga: Wasekjen DPP PAN, Athari Gauthi Ardi, Dampingi RA - RH Daftar ke KPU Pessel

Terkait tekhnis, sebetulnya pansus 6 itu hanya mengkaji persoalan penyertaan modal pemerintah terhadap PDAM, BKPD pangandaran dan BKPD Cijulang saja.

Kita tidak bisa membaca secara tekhnis, akan tetapi besaran nominal bantuan itu didalam Raperda investasi memang nominalnya harus muncul.

Nah, angka nominal itu baru akan muncul dari hasil mengkaji rencana usaha dan dari hasil rencana investasi.

Karena nominalnya belum muncul, maka kita belum bisa membahas tentang nominal, kan nanti harus sesuai dengan ketentuan OJK tentang besaran investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMD yang sedang dibentuk, " pungkasnya. (Anton AS)

Baca juga: Hari H Pilkada Pangandaran 2020 Digelar 09 Desember 2020