Pansus 6 DPRD Pangandaran Bahas Penyertaan Modal BUMD

PANGANDARAN - Pansus 6 DPRD kabupaten Pangandaran Bahas Penyertaan modal untuk BUMD Pangandaran.

Demikian diterangkan Encep Najmudin SH selaku ketua pansus 6 DPRD Pangandaran, ketika diwawancarai wartawan indonesiasatu, melalui WhatSupp nya 02/12/2020.

Baca juga: KPUD Pangandaran Gelar Simulasi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Dikatakan Encep bahwa, pertama, Raperda itu sudah disampaikan ke DPRD, kemudian di DPRD dibentuk panitia khusus, dan kemudian, saya sendiri terpilih sebagai ketua pansus 6 nya.

Di pansus 6, kami membahas tentang penyertaan modal untuk BUMD - BPR BKPD pangandaran, BPR BKPD Cijulang dan PDAM kabupaten Pangandaran, " kata Encep. 

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Pangkep, Syahrul Yasin Limpo Beri Wejangan Kepada MYL di Warkop Makassar

Menurutnya, rancangan yang disampaikan itu, memang karena maksudnya agar bisa dijadikan landasan untuk masuk di perubahan APBD 2020.

Targetnya, penyertaan modal itu bisa masuk di anggaran perubahan tahun 2020, " jelasnya.

Baca juga: Sri Rahayu: Tindak Tegas Kader Yang Bermuka Dua

Kebetulan belum selesai dibahas, sehingga pada ahirnya, hasil rapat itu dimungkinkan, bahwa hasil analisa investasi, penyertaan modalnya  baru bisa teranggarkan di tahun 2021.

Besarnya anggaran, yang pertama memang harus memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dari OJK, bahwa pemerintah daerah harus memberikan penyertaan modal terhadap BUMD yang dibentuk.

Baca juga: Tony Rosyid: Kerja Keras Ganjar Singkirkan Puan Maharani dan Budi Gunawan

Jadi rapat pansus 6 itu, baru sampai kepada tahapan mengkaji hasil analisa investasi, " katanya.

Yang paling pasti dari hasil analisa investasi, bahwa, BUMD  kabupaten Pangandaran kedepan mempunyai prospek cukup bagus, apalagi seandainya rencana usaha yang disusun lebih bagus lagi, tentu itu akan sangat menunjang.

Baca juga: Tony Rosyid: KAMI di Tengah Lautan Persekusi

Terkait tekhnis, sebetulnya pansus 6 itu hanya mengkaji persoalan penyertaan modal pemerintah terhadap PDAM, BKPD pangandaran dan BKPD Cijulang saja.

Kita tidak bisa membaca secara tekhnis, akan tetapi besaran nominal bantuan itu didalam Raperda investasi memang nominalnya harus muncul.

Nah, angka nominal itu baru akan muncul dari hasil mengkaji rencana usaha dan dari hasil rencana investasi.

Karena nominalnya belum muncul, maka kita belum bisa membahas tentang nominal, kan nanti harus sesuai dengan ketentuan OJK tentang besaran investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMD yang sedang dibentuk, " pungkasnya. (Anton AS)

Baca juga: Tony Rosyid: HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang