Materi Muatan Perda Disusun dengan Tekhnik Legal Drafting

PANGANDARAN JAWA BARAT - Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam 
suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik 
legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang￾undangan, " kata H Endang Hidayat ketua komisi ll DPRD Pangandaran, dikantornya Jum'at 04/06/2021.

Dikatakan Endang bahwa, peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Baca juga: Bantah Anti Media, Al Haris: Saya Orang Media

Dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi 
dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, " kata Endang.

Menurutnya, berdasarkan pada pasal 56 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat 
berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. 

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Mendapat Berkat Kelahiran Cucu Pertama

Juga menurut pasal 63 
undang-undang yang sama berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan rancangan peraturan daerah,  
sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan perda dapat 
mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Naik Sepeda Motor Telusuri Jalan Rusak di Ujung Padang

Berdasarkan hasil rapat paripurna pada hari jum’at, tanggal 28 mei 2021, telah ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif komisi II DPRD kabupaten pangandaran 
tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah 
daerah menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD .

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan 
usulan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan 
cadangan pangan pemerintah daerah, akan kami jelaskan 
sebagai berikut:
a. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 
serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan 
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan;

Baca juga: KPUD Pangandaran Gelar Simulasi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

b. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal
mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” 
dan “aksebilitas masyarakat” terhadap bahan pangan 
tersebut.

Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional atau di tingkat regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh;

Baca juga: Tony Rosyid: Copot Satu, Pasang Seribu

c. Pembentukan cadangan pangan telah diatur
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 
tentang ketahanan pangan, yang menyebutkan bahwa 
cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan 
pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. cadangan 
pangan pemerintah sebagaimana dimaksud salah satunya 
terdiri atas pemerintah daerah.
tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan
daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah 
daerah antara lain:
1. Pembuatan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk 
menjawab semua permasalahan ketersediaan pangan di kabupaten pangandaran serta cadangan pangan yang dimiliki oleh kabupaten pangandaran.       

2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan 
lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam 
rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang 
tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi;

4. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; 

5. Mengantisipasi atau menanggulangi kekurangan ketersediaan 
pangan akibat gejolak harga pangan , bencana alam 
dan/atau keadaan darurat;

Baca juga: Tony Rosyid: Dengan Alasan Pandemi, Pemerintah Tidak Boleh Bunuh Demokrasi

6. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi 
persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi 
masyarakat; 

7. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi 
masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; 

8. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi 
konsumsi masyarakat; 

9. Melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah;

10. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha 
pangan;

Baca juga: Politik Primordial di Pilkada 2020, Yusdardi Adnan: Kita Memilih Bupati Kabupaten, Bukan Memilih Bupati Kecamatan

11. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan 
perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) pp nomor 17 tahun 2015 
tentang 
ketahanan pangan dan gizi mendelegasikan 
pembentukan perda tentang tata cara penyelenggaraan 
cadangan pangan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, perda 
tentang cadangan pangan pemerintah daerah ini dipandang 
perlu untuk dibuat agar adanya sebuah sistem yang mengikat 
dalam hal cadangan pangan pemerintah daerah, " paparnya

Dalam hal ini, tambah Endang, maka kami  sampaikan 
rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah
untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang￾undangan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten 
pangandaran, " sebutnya. (Anton AS)