Anton Atong Sugandhi
PANGANDARAN JAWA BARAT - Kondisi covid-19 saat ini memang pengaruhnya cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi dalam smester ini, ada beberapa potensi yang lagi dioptimalkan, ya khusunya dari pajak bumi dan bangunan, yang mana dari target 18 milyar baru 18% atau sekitar 5 milyar yang sudah masuk.
Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan ini, kami dari BPKAD khususnya di bidang pajak, sekarang sedang melakukan optimalisasi penagihan dengan melibatkan semua pegawai di dua bidang pajak ini, yaitu mereka turun ke desadesa untuk melakukan penagihan aktip, " kata Kaban BPKAD Pangandaran Drs Hendar Suhendar MSi, ketika diwawancarai oleh Wartawan Indonesiasatu di ruang kerjanya, Rabu 18/08/2021.
Diterangkannya bahwa, hal ini kami lakukan ya mengingat kinerja perangkat desa belum optimal, maka kami menurunkan tim untuk membantu dengan mekanisme bahwa satu orang Kabid di bidang pajak ini bertanggung jawab terhadap lima kecamatan.
Untuk strukturnya ada 2 kabid dan satu orang kabid bertanggung jawab terhadap 5 kecamatan.
Kasinya ada 5 orang yang mana satu orang Kasi bertanggung jawab terhadap 2 kecamatan dibantu oleh beberapa staff dan bertanggung jawab terhadap beberapa desa dan mereka tiap hari turun ke lapangan untuk melakukan penagihan.
Alhamdulillah realisasinya dari hasil optimalisasi aktip ini ternyata dalam perjalanan di sepuluh hari ini sudah masuk hampir 900 juta rupiah.
Saya berharap tim ini bisa memaximalkan PBB, ya paling tidak perhari ini bisa memasukan 2 milyar rupiah, nah itulah salah satu upaya kita dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, " kata Hendar.
Lanjut Hendar, adapun strateginya, pertama kita koordinasi dulu dengan pihak kecamatan, kemudian dengan desa, dan targetnya itu memang ke wajib pajak.
Tapi kalau memang di tingkat desa perangkatnya kurang aktif, ya kita perlu ke desa, dan kalau di desa itu memang kendalanya ada di wajib pajak, ya itu kita bantu pihak desa turun ke lapangan.
Sekarang kami sedang mendata, per Wajib Pajak nya dengan by Name dan by Adresnya dengsn maksud untuk mengetahui siapasiapa saja yang belum bayar pajak.
Nanti kan bakal diketahui jika si Wajib Pajak sudah bayar, ya bayarnya ke siapa, kalau memang belum bayar, siapa by name dan by adresnya, begitu juga kalau PNS, siapa nama dan dimana alamatnya.
Kalau memang PNS itu pelanggarnya, kita nanti bisa kerjasama dengan pimpinan dan bendahara SKPD yang bersangkutan, " paparnya.
Saya berharap agar target PBB yang 18 milyar ini semoga bisa terealisasi sebelum jatuh tempo di desember 2021 ini, mengapa ? "ya karena pendapatannya ini kan untuk dikembalikan lagi ke desa yaitu untuk ADD, untuk siltap dan lainnya, " tandasnya.
Adapun, mekanisme kerja tim kita, ya seluruh staf BPKD kita bagi habis semua, kita sesuaikan dengan asal mereka sambil memanfaatkan situasi WFH/Work From Home, " sebutnya. (Anton AS)
Tony Rosyid 
