Pandangan Umum Fraksi PKB Atas Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

PANGANDARAN JAWA BARAT - Terimakasih kami sampaikan pada pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022, " kata Haer S.Pdi selaku ketua fraksi Partai Kebangkita Bangsa, saat membacakan Pandangan umum fraksi frsksi, bertempat di gedung paripurna DPRD Pangandaran, Rabu 25/08/2021.

Diterangkannya bahwa, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dalam hal ini adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, " kata Haer.

Menurutnya, setelah menyimak penjelasan sdr. bupati pangandaran dan draft terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022,  maka kami sampaikan beberapa catatan sebagai berikut:1. Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum sangat dirasakan, begitu juga di kabupaten pangandaran. sesuai dengan rencana strategis program pembangunan tahun anggaran 2022 sebagaimana yang tergambar dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah kami melihat masih terfokus penanganan dan pengendalian covid-19 dengan fokus kegiatan dibidang kesehatan dan pendidikan, sementara program kegiatan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat masih lemah. 

Maka dari itu Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk menciptakan program prioritas untuk lebih fokus kedalam upaya pemulihan ekonomi;  untuk berupaya mengantisipasi menurunnya PAD akibat dampak covid-19,  kami mendorong pemerintah daerah untuk berupaya maksimal agar potensi PAD menjadi sumber PAD, menurut pendapat kami upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah program intensivikasi PAD dengan jalan memaksimalkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak agar taat membayar pajak;3. Serta kami fraksi kebangkitan bangsa meminta kejelasan terkait defisit dan silpa APBD;4. Dalam rancangan kua ppas tahun anggaran 2022 tertera adanya silpa sejumlah rp.21.000.000.000., (dua puluh satu miliar rupiah) yang bersumber dari DAK maka kami fraksi PKB meminta rincian sumber silpa tersebut, " papar Haer.

Lanjut Haer, hadirin sidang paripurna yang terhormat, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan ucapan bismilahirrohmanirrohim kami fraksi partai kebangkitan bangsa terkait rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022 setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, " tandasnya.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan.peduli ummat, melayani rakyat.

Ketua Haer S.Pd.i  Sekertaris Encep Najmudin, SH

parigi, 25 agustus 2021 Fraksi Partai Kebangkitan BangsaDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran.   (Anton AS)