PANGANDARAN JAWA BARAT - Penyampaian pandangan umum fraksi persatuan terhadap rancangan Kebijakan Umum dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022.
Mengawali pandangan umum fraksi fraksi, pertama-tama kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara bupati dan wakil bupati yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah, " kata Cecep Nurhidayat S.Pdi selaku sekertaris Fraksi Persatuan, saat membacakan Pandangan umum fraksi, bertempat di gedung paripurna DPRD Pangandaran Rabu 25/08/2021.
Disampaikannya bahwa, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa barat dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pangandaran.
Penilaian rancangan Kebijakan Umum dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022, bukan sebatas pada menolak atau menerima, bukan pula didasarkan pada hitungan angka, namun yang lebih esensi pengukurannya adalah tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai karakter bangsa.
Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang.
Untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan, " kata Cecep.
Menurutnya, kebutuhan belanja rutin pemerintah tentu mengalami efisiensi sesuai dengan situasi new normal.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penanganan pandemi covid-19 masih harus mendapatkan perhatian.
Demikian pula dengan antisipasi dampak dari climate change yang risiko bencananya sedang terus dimitigasi oleh pemerintah, " papar Cecep.
Lanjut Cecep, Fraksi Persatuan telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap penyampaian rancangan Kebijakan Umum dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022 memberikan beberapa pandangan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan desentralisasi.
Peningkatan layanan kesehatan dan ketertiban pada sektor destinasi pariwisata, peningkatan promosi dan perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha yang pariwisata, peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, optimalisasi destinasi pariwisata unggulan.
Hal ini mencakup beberapa aspek; 1) program dan kegiatan; 2) realisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 3) permasalahan dan solusi, terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Kami fraksi Persatuan DPRD kabupaten pangandaran, menerima rancangan Kebijakan Umum dan belanja daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022 layak untuk dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya, " tandasnya.
Demikian, pandangan Fraksi Persatuan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. semoga kita tetap pada perjuangan dalam membangun pangandaran dibawah naungan rumah besar umat islam. parigi, 25 agustus 2021Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Fraksi Persatuan. Ketua, H. Asikin, S.ag Sekertaris Cecep Nurhidayat, S.Pd.i. (Anton AS)