Perda adalah Perundang Undangan yang Dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah

PANGANDARAN JAWA BARAT - Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan 
persetujuan bersama kepala daerah, " kata Wowo Kustiwa ketua komisi IV DPRD Pangandaran, ketika diwawancarai wartawan indonesiasatu di ruang kerjanya Kamis 03/06/2021.

Dikatakan Wowo bahwa,  
materi muatan peraturan 
daerah adalah  merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam 
suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang￾undangan. dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan 
disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi 
dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, " kata wowo.

Baca juga: Tony Rosyid: Kerja Keras Ganjar Singkirkan Puan Maharani dan Budi Gunawan

Diapun menambahkan bahwa, berdasarkan pada pasal 56 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat 
berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. 

Menurut pasal 63 
undang - undang yang sama berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Baca juga: Pilkada Pangandaran 2020 Siapkan Bilik Suara untuk Pemilih Bersuhu Tinggi

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan rancangan peraturan daerah,   sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan perda dapat mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, " kata Wowo.

Menurutnya, berdasarkan rapat paripurna pada hari jum’at, 28 mei 2021 
telah ditetapkan rancangan peraturan daerah inisiatif komisi lV DPRD kabupaten pangandaran tentang penyelenggaraan 
perpustakaan menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif  DPRD kabupaten pangandaran.

Baca juga: Bantah Anti Media, Al Haris: Saya Orang Media

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan 
usulan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan
perpustakaan adalah sebagai berikut:

A. Landasan hukum pembahasan dan kajian naskah akademik 
raperda inisiatif komisi IV DPRD kabupaten pangandaran
tentang penyelenggaraan perpustakaan antara lain:
1. pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar
negara republik indonesia tahun 1945;
2. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia 
tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik 
indonesia nomor 4301);
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang 
perpustakaan (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 99, tambahan lembaran negara republik 
indonesia nomor 4774);
4. undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa 
barat (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 
nomor 230, tambahan lembaran negara republik indonesia 
nomor 5363);
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran  negara republik 
indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang 
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang  pemerintahan daerah (lembaran negara republik  indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran  negara republik indonesia nomor 5679);
6. undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah 
simpan karya cetak dan karya rekam (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 265, tambahan 
lembaran negara republik indonesia nomor 6291)
7. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang 
pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang 
perpustakaan (lembaran negara republik indonesia 2014 
nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia  nomor 5531);
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang 
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 
2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam 
(lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 77,  
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 
6667).

Baca juga: Hari H Pilkada Pangandaran 2020 Digelar 09 Desember 2020

B. Sedangkan di pasal 3 undang-undang nomor 43 tahun 2007 menjelaskan 
bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,  
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan 
dan keberdayaan bangsa. sementara itu tujuan perpustakaan adalah memberikan 
layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran 
membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

C. fungsi perpustakaan kemudian dijabarkan menjadi beberapa 
fungsi sebagai berikut :
1. fungsi pendidikan;
2. fungsi penelitian;
3. fungsi informasi;
4. fungsi budaya; dan
5. fungsi rekreasi.

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sinaga Naik Sepeda Motor Telusuri Jalan Rusak di Ujung Padang

D. tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat 
dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan 
dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar para 
pemustakawan :
1. dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbungan;. dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan 
ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik;
3. dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif 
untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang 
lebih baik;
4. dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemempuannya 
untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia;
5. dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan 
lapangan pekerjaannya;
6. dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa; dan
7. dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang 
bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial, " sebutnya. (Anton AS)