Korps PMII Putri Pangandaran Gelar Dialog Publik Mengenai Kabupaten Layak Anak

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dalam rangka refleksi hari lahir Korps PMII Putri (KOPRI) yang ke 53, Kopri Pangandaran gelar dialog publik mengenai kabupaten layak anak (KLA), bertempat di aula setda Pangandaran Kamis 29/11/2020.

Kegiata ini dihadiri oleh tiga narasumber,   diantaranya 1. Kepala dinas KBP3A Pangandaran - 2. Ketua komisi 1 DPRD Pangandaran - 3. Dari Pusat studi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PUSPA).

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Kepala UPT SDN 6 Lokkasaile: Persiapan Ulangan Siswa

Turut hadir pula, PC muslimat NU Pangandaran, sekertaris BEM STITNU AL Farabi  Pangandaran beserta alumni Kopri.

Sementara, ketua pelaksana kegiatan, Ima Nurohmah, menyampaikan bahwa, hari lahir kopri ini kami selenggarakan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed: BSNP Segera Serahkan Draft Standar PAUD dan PJJ ke Kemendikbud

Dikatakannya bahwa, hari ini adalah merupakan momentum keterlibatan kopri dalam mengawal isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya,   ketua Kopri Pangandaran Farida Adawiyah menyampaikan bahwa, Pangandaran sebagai kabupaten yang mempunyai slogan wisata berkelas dunia, tentunya harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat Pangandaran, yaitu terpenuhinya hak-hak anak.

Baca juga: Gubernur Sulsel Serahkan Langsung Buku Karya Siswi SMP asal Luwu Timur ke Presiden

Juga, menurutnya, bahwa, Pangandaran itu kan sebagai tujuan wisata berkelas dunia, tentunya harus menjadi lingkungan yang ramah anak, " katanya.

Selanjutnya, ketua PMII Pangandaran, Yusuf Sidik, memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh kopri Pangandaran.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Syahban Sammana: Guru Hebat Tak Perna Surut

Dalam sambutannya, beliau berpesan bahwa, wadah ini, adalah ruang proses untuk mengasah kepemimpinan perempuan, dan bahkan dalam dunia pendidikan pun, silahkan raih setinggi tingginya, begitu juga dengan ruang-ruang  lainnya.

Sementara, Wakil ketua komisi 1 DPRD Pangandaran, Solehudin, dalam dialog publiknya menyampaikan bahwa, Perda tentang Perlindungan Anah sudah disyahkan, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019.

Baca juga: Ainun Na’im: Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 Mengacu pada SKB Empat Menteri

Kami, DPRD pangandaran sudah membuat regulasi tentang perlindungan anak, dan sudah disyahkan, tinggal bagaimana kita mengimplentasikan Perda tersebut, " kata solehudin

Dalam mewujudkan KLA di kabupaten Pangandaran,   kepala dinas KBP3A, Heri Gustari menyampaikan, bahwa, tentunya harus mendapat dukungan dan prioritas dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, juga termasuk Kopri Pangandaran didalamnya.

Kopri bisa ikut terlibat dalam klaster kedua, yaitu dengan melibatkan masyarakat, " kata Heri. (Anton AS)