Transaksi Hasil Laut di Luar TPI Pangandaran akan Segera Ditertibkan

PANGANDARAN JAWA BARAT - Transaksi hasil laut di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di seluruh kabupaten  Pangandaran, secepatnya akan segera ditertibkan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje wiradinata, ketika diwawancarai beberapa awak media, di ruang kerjanya, Kamis 08/04/2021.

Baca juga: Jasa Marga: Tarif Tol Mulai Hari Minggu 17 Januari 2021 Naik

Dikatakannya bahwa, dengan maraknya transaksi di luar TPI membuat retribusi untuk Pemkab Pangandaran menjadi minim.

Maka, dalam hal ini, saya sebagai Bupati Pangandaran menegaskan bahwa, kami sudah membentuk tim terpadu untuk mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Bantu UMKM Bangkit di Masa Pandemi, ACT dan OKE OCE Gelar Event Online

Insya Alloh, minggu depan kami mulai action, saya sudah koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta pihak terkait untuk menertibkan transaksi hasil laut di luar TPI, " jelas jeje. 

Menurutnya, subtansi dari permasalahan itu adalah hilangnya potensi retribusi transaksi hasil laut, sebesar 3 persen dari setiap transaksi.

Baca juga: Ekonomi Terdampak PKM, Pemkot Aktifkan Kembali Pasar Kreatif

“Itu kan berarti ada aturan yang dilanggar, maka harus kita tertibkan, ada retribusi sebesar 3 persen dari setiap transaksi ikan atau udang, " paparnya.

Mereka ada hak, bakul-bakul ikan yang ada di Pangandaran bisa kembali beraktivitas di TPI, sehingga pemanfaatan hasil laut bisa berjalan sesuai dengan aturan, hungga kepentingan semua pihak bisa terlindungi.

Baca juga: Pemkab Ciamis Kembangkan 3 Zonasi Potensi Dengan Optimalkan BUMD

“Kalau transaksi di TPI semua terlindungi, ya karena nelayan mendapat kepastian harga dan bisa mendapatkan harga tertinggi.

karena dengan melalui proses lelang, para bakul pun bisa berdagang sesuai dengan aturan, dan turut berkontribusi kepada pemerintah.

Baca juga: Petani Cirebon Menangis 5.287 Hektare Persawahan Terancam Puso Karena Banjir

Kemudian koperasi sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola TPI bisa hidup dan melayani kebutuhan nelayan, ” papar Jeje. 

Diterangkannya juga bahwa, saat ini banyak nelayan yang sudah terjerat sistem Ijon, yang mana, mau tak mau mereka harus menjualnya ke bakul.

Mengenai alasan banyak bakul yang ogah bertransaksi di TPI, pertama tentu menghindari retribusi transakai sebesar 3 persen.

“Alasan kedua, jika di TPI mereka kan harus berani bersaing harga. Artinya mereka tidak mudah untuk dapat ikan, yang mana harus ber'adu penawaran harga dulu, ” kata Jeje. 

Saat ini lanjut Jeje, banyak nelayan yang sudah terjerat sistem ijon, sehingga mereka mau tak mau harus menjualnya ke para bakul, jadi, sudah saatnya sistem ini dibenahi sehingga alur pemanfaatan hasil laut bisa lebih tertib.

Baca juga: Salurkan Pupuk Tepat Sasaran, Muhammad Yusran Lalogau Akan Luncurkan Kartu Tani Hebat

“Bayar retribusi ke pemerintah sebesar 3 persen itu murah, ya kan? Teu pernah melak, teu pernah maraban, tapi ngala unggal poe, " imbuhnya.(Anton AS)