Anton Atong Sugandhi
PANGANDARAN JAWA BARAT - Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangandaran, mendatangi DPRD Pangandaran mendesak aga pemkab Pangandaran segera naikan Upah Minimum Kabupaten, " kata Yusuf Sidik ketua umum PMII Pangandaran, pada sela audensinya, di gedung DPRD Pangandaran, Sabtu 01/05/2021.
Diterangkan Yusuf bahwa,
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabupaten pangandaran ini mendesak pemerintah dalam peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) apalagi di kabupaten pangandaran terbilang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.
Desakan itu kami sampaikan di depan gerbang DPRD Kabupaten pangandaran ini, dalam rangka kegiatan aksi di hari buruh internasional atau May Day, " kata Yusuf.
Menurutnya, kabupaten pangandaran sebagai daerah wisata tentu menjadi daerah primadona bagi para investor untuk berinvestasi di Pangandaran.
Ya, baik berinvestasi dalam dunia perhotelan, Rumah makan bahkan Pabrik Pabrik besar sekalipun dan lain sebagainya.
Kehadiran investor kesini tentunya akan banyak menggunakan jasa para buruh baik buruh lokal maupun buruh dari luar pangandaran.
Maka dari itu buruh juga harus mendapat perhatian besar terutama terkait hak buruh dan keadilan bagi para buruh.
Kami mendesak agar pemerintah segera memberikan perhatian khusus agar setiap perusahaan di pangandaran jangan sampai memberikan upah tidak sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan.
Melalui kewenangan eksekutif, legislatif maupun Yudikatif, berikanlah peringatan dan bila perlu berikanlah sanksi tegas kepada perusahaan yang membandel.
Kedua, buruh bukanlah mesin, tapi buruh itu kan manusia, makanya perusahaan harus mempekerjakan buruh dengan layak sesuai aturan yang berlaku.
Dalam Jam kerja buruh harus di manusiawi kan, jika masih ada yang mempekerjakan buruh tak sesuai peraturan jam kerja pemerintah mestinya menindak tegas, " tandasnya.
Yang terakhir, Stop Pemutusan hubung Kerja (PHK) secara sepihak, karena pemberhentian tanpa alasan jelas tentu sangat merugikan buruh itu sendiri.
Dengan bentuk pemutusan kerja sepihak, itu merupakan kedzoliman, bisa jadi belum mempersiapkan diri untuk keberlangsungan hidup dan yang lainnya.
Apalagi jika buruh yang sudah punya tanggungan keluarga bagaimana nasib dan perasaan mereka ?
Hal ini jelas akan menambah banyak pengangguran dan tentu akan berefek pada kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten pangandaran, " sebutnya. (Anton AS)
Tony Rosyid 
