Pengecualian Aturan Mudik Lebaran tahun 2021 : Baca Selengkapnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah telah mengeluarkan larangan

 mudik 

 untuk 

Baca juga: Abd Kadir: Laporan Harta Kekayaaan Calon Bupati Pangkep Nomor Urut 1 Muhammad Yusran Lalogau

perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun 2021.

Seperti yang terjadi saat menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020 lalu, untuk mencegah penyebaran virus civid-19, Pemerintah juga telah mengeluarkan larangan

mudik. 

Baca juga: Terbukti Salah, Walikota Sungaipenuh AJB Diganjar Bayar Pidana Denda Rp4 Juta

Maka dengan adanya larangan

 mudik 

Baca juga: KPK Tangkap Dan Tahan Tersangka Dugaan TPK Berupa Penerimaan Hadiah Atau Janji Oleh Penyelenggara Negara

tersebut, menjadi dilematis bagi daerah-daerah yang memiliki

 objek

 wisata sepertii di Pangandaran yang belum lama ini beroperasi dengan pengetatan protokol kesehatan paska ditutupnya seluruh

 objek wisata 

Baca juga: Yusuf Rizal Instruksikan Proses Hukum Pengguna Liar Logo Lama LSM Lira

saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena

 pemerintah 

Baca juga: Ketua MPC PP Simalungun Adakan Sayembara 25 Juta Jika Berhasil Tangkap ASN dan Pangulu Terlibat Kampanye

pusat telah melarang untuk

mudik, kini munculah berbagai tanggapan dari beberapa pihak,  

sementara, untuk pemulihan ekonomi saat pandemi covid-19,

 pemerintah 

daerah membuka kegiatan  pariwisata.

Bahkan larangan

 mudik

yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 ini seperti tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Ketua

 Satgas

Baca juga: Jaksa Penjarakan Rekanan Dugaan Korupsi LPJU Senilai 1,6 Miliar

Doni Monardo pada 7 April 2021 lalu.

Sedangkan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan, " kata Doni.

Selain itu, dalam upaya pencegahan

 mudik

juga telah dilakukan oleh

Menteri Perhubungan 

Budi karya Sumadi 

Baca juga: Oknum Pegawai Negeri Sipil BFF Dilaporkan Ke Polres Tanjungpinang Atas Dugaan Penipuan

dengan melakukan koordinasi dengan banyak pihak.

Pencegahan

 mudik

tersebut, di seluruh Indonesia dengan melakukan penyekatan di lebih dari 300 titik, oleh Kemenhub dan Korlantas Polri. 

Kita berkoordinasi dengan polisi, dengan korlantas, bahwa kita akan secara tegas melarang mudik

 dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, " kata Budi Karya dalam konferensi pers Rabu 7 April 2021 kemarin. 

Baca juga: Jubir MYL-SS Abd Kadir: Ini Laporan Harta Kekayaaan Calon Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana Nomor Urut 1

Kendati melarang aktivitas

mudik lebaran 2021

, ada sejumlah

golongan masyarakat

yang masih diperbolehkan melakukan kegiatan perjalanan termasuk

 mudik

.

Baca juga: Pastikan Kehadiran Negara bagi Pekerja Migran, LPSK-BP2MI Tandatangani Kerja Sama

", berikut ini aturan lengkap mengenai larangan

mudik lebaran 2021

:

1. Peniadaan

 mudik 

untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan modal transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan Ramadhan dan Idulfitri.

2. Perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idulfitri tersebut dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. 

Baca juga: PWI Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Pelanggar Kemerdekaan Pers

Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama bulan Ramadhan dan Idulfitri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

a. Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan. 

Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan

c. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. 

Baca juga: Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki tiga ketentuan berlaku, yaitu berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

5. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan Ramadhan dan Idulfitri sebagaimana diatur dalam SE

 Satgas

Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi COVID-19 dan SE

 Satgas

Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19.

6. Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (checkpoint) dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan

pemerintah 

Baca juga: BNN RI Dan Citilink Sosialisasi Kampanye #Hidup100Persen

daerah (pemda). 

Optimalisasi pelaksanaan fungsi posko COVID-19 desa/kelurahan yang berkaitan selama bulan Ramadhan dan Idulfitri oleh seluruh unsur/anggota Satgas 

Posko COVID-19 desa/kelurahan, mencakup empat fungsi.**