Pegawai Non ASN di Lingkup Pemkab Pangandaran Disesuaikan dengan Kebutuhan di Setiap OPD

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pegawai non ASN di kabupaten pangandaran akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap OPD, " kata Suheryana Asisten Daerah II kabupaten pangandaran, sabtu  01/05/2021.

Diterangkan Suheryana bahwa, setelah pemutusan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 224 orang pegawai non ASN pada bulan april 2021 lalu, dengan secara berkala kedepannya bakal dilakukan perampingan lagi.

Baca juga: Kantor Perwakilan Segera Beroperasi, LPSK Apresiasi Dukungan Gubernur Babel

Maka, dalam mempekerjakan pegawai non ASN, kedepannya Pemkab Pangandaran akan lebih selektif lagi dengan disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang proporsional, " kata Suheryana.

Menurutnya, saat ini di beberapa OPD terdapat banyak pegawai non ASN yang secara prinsip tidak terlalu dibutuhkan.

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

Jadi, dengan terlalu
banyaknya pegawai non ASN di OPD saat ini, telah berdampak pada beban APBD dalam pembayaran honor mereka.

Sebenarnya, tambah suheryana, sejak tahun 2015 bapak Bupati Pangandaran sudah mengeluarkan himbauan pada tiap  OPD untuk tidak menerima lagi pegawai non ASN.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

Waktu itu kami konsultasi ke Mendagri terkait bagaimana nasib pegawai non ASN pangandaran kedepan.

Setelah konsultasi dengan Mendagri, hasilnya ternyata pemkab pangandaran diberi peluang untuk menerima pegawai non ASN, tapi dengan syarat kontrak kerja per tahun.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Namun, jika pegawai non ASN tersebut dinilai tidak diperlukan lagi, maka SPK bisa diputus secara sepihak.

Jika pegawai non ASN masih dibutuhkan untuk tahun berikutnya, maka bisa dilakukan pembaharuan kontrak SPK, " terangnya.

Baca juga: DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif  Secara Tatap Muka dan Virtual

Suheryana menambahkan bahwa, pemahaman pegawai non ASN setelah menerima SPK, mereka berasumsi bahwa keberadaannya akan dibutuhkan untuk selamalamanya.

Nah, dengan adanya 
Pemahaman dan asumsi yang belum dipahami mereka itulah yang jadi salah satu problem mereka pasca pemutusan SPK, " paparnya.

Maka, dalam hal ini, kami mengimbau aga pegawai non ASN yang SPK nya diputus untuk tidak kecil harapan dan harus menanamkan sikap optimis, ya karena di tempat lain  masih ada dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan jenjang karir yang lebih cerah, " sebutnya. 
(Anton AS)

.