Kontraksi Akibat Covid-19 Hanya -0,05 Persen dan Pangandaran Masuk di Urutan Kedua Terendah se Jawa Barat

PANGANDARAN JAWA BARAT - Di kabupaten pangandaran, kontraksi akibat pandemi Covid-19 hanya - 0.05 persen dan pangandaran masuk di urutan kedua terendah se-Jawa Barat, " kata Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, seusai rakor pembahasan musim tanam dan evaluasi ketersediaan pupuk bersubsidi, bertempat di ballroom Krisna Beach Hotel pangandaran, Selasa, 02/11/2021.

Diterangkan Jeje bahwa, Kenapa kontraksinya bisa kecil, ya karena terbantu oleh kontribusi sektor pertanian hingga laju pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil, di Kab Pangandaran ada 16 ribu hektar lahan pertanian.

Baca juga: Ketua Asosiasi Perusahaan Alsintan Bela Menteri Pertanian

Untuk ketahanan pangan di kabupaten Pangandaran ada dua sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi,  yaitu dari sektor pariwisata dan pertanian. 

Bahkan lanjut jeje, di dalam RPJMD 2021-2026, saya bersama Wakil Bupati pa Ujang Endin, mempunyai misi, yang mana di poin ke empat yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada potensi lokal, " katanya.

Baca juga: Wabup Pangandaran H.Ujang Endin Panen Raya Padi Sawah di Desa Cijulang Nusa Gede

Coba bayangkan kebutuhan kita untuk 425 ribu penduduk pangandaran hanya 30 persen dari hasil produksi pertanian kita, " ujarnya.

Hanya saja, lanjut Jeje, di sektor pertanian itu ada tiga persolalan, yaitu soal kelangkaan pupuk, musim tanam dan pasca panen. Pasalnya menurut dia, para petani belum mengetahui kapan dimulainya musim tanam.

Baca juga: Cek Ketahanan Pangan Masa Pandemi, Kapolres dan Bupati Panen Raya Padi di Kecamatan Tanjungsari

Kalau sistem tanam serentak maka panenpun akan serentak juga, maka ahirnya harga padi gabah jatuh, tapi di kita sekarang ada pihak perbankan punya anggaran untuk Resi gudang, nah tinggal dikomunikasikan saja, atau gabah kering bisa kita simpan di lumbung-lumbung padi, " tandasnya.

Sementara untuk musim tanam, kata Jeje, petugas PPL akan turun ke lapangan untuk melihat sawah-sawah rawan banjir, apakah mau ditanam atau menggunakan varietas jenis tertentu yang tahan banjir. Hanya saja yang belum terpecahkan saat rapat tadi yaitu tentang kelangkaan pasokan pupuk NPK.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka: Program Kementan Harus Berorientasi Manfaat

Sedangkan yang menentukan kuota pupuk NPK bersubsidi itu kan pihak Kementerian Pertanian, dan ini yang akan kita komunikasikan, " ujarnya.

Sementara untuk kuota pupuk urea, itu sudah mencukupi bahkan lebih dari yang dibutuhkan oleh petani. "Misal kita butuh 3.000 ton, sedangkan stok ada 6.000 ton. Jadi nantinya tidak ada lagi cerita tentang kekurangan pupuk urea lagi, jikalau urea nanti tidak ada, itu artinya ada yang macem-macem, " sebutnya. (Anton AS)

Baca juga: Gerakan Tanam Kacang Tanah di Sukabumi, Denis Eriska: Jaring Pemasaran Yang Berpihak Pada Petani