Pemkab Pangandaran akan Ubah Tipe dan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah

PANGANDARAN JAWA BARAT 

- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Pangandaran, akan diubah tipe dan nomenklatur nya.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan, perubahan nomenklatur OPD merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56/2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Ada OPD yang digabung dan dipisah nomenklaturnya, ada juga yang mengalami perubahan tipe, ” kata Dodo, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Presiden Serahkan 22 ribu Sertifikat Tanah di Humbahas Gubernur: Diwariskan, Jangan Diperjualbelikan

OPD yang diubah di antaranya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang saat ini tipe C, akan digabung dengan Pemadam Kebakaran. 

Jadi ke depan nomenklatur OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, untuk OPD ini tipe B, ” tambah Dodo.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri: Brimob Untuk Indonesia, Gelorakan Tekad Anti Korupsi Demi Kemajuan NKRI

Sedangkan, BPBD yang semula bergabung dengan Pemadam Kebakaran klasifikasi atau tipe B setelah dipisah menjadi klasifikasi atau tipe A.

“Untuk Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi akan diubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan dengan status tipe C, ” terang Dodo.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia, Tinjau Lokasi Food Estate di Desa Ria-Ria

Sementara Perindustrian digabung dengan Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan status tipe A.

“Untuk Koperasi dan UMKM masih di Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetapi Koperasi dengan UMKM statusnya menjadi Bidang, ” jelas Dodo.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri; Jadilah Pahlawan Zaman Now, Melawan Korupsi Yang Masih Menjajah Negeri Ini

Dodo menerangkan, perubahan tersebut hasil konsultasi dan melalui rapat koordinasi dengan berbagai unsur.

“Saat ini pemkab pangsndaran masih dalam tahapan penerbitan regulasi perubahan, penggabungan, serta pemisahan nomenklatur di Orgsnisasi Perangkat Daerah , ” kata Dodo.***