Konstelasi Politik Kampus: Ormawa Sebagai Agen Perubahan Sekaligus Kontrol Sosial atas Penyelenggaraan  Pemerintahan 

PANGANDARAN JAWA BARAT - Peran mahasiswa melalui wadah Ormawa tidak hanya terbatas dalam bidang akademik atau profesionalitas keilmuan saja, akan tetapi Mahasiswa melalui wadah Ormawa juga berperan sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial atas penyelenggaraan 
pemerintahan,  bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, mahasiswa melalui wadah ormawa baik intra maupun ekstra kampus merupakan kekuatan politik tersendiri yang selalu diperhitungkan dalam sejarah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Oganisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah wadah pelaksanaan kegiatan mahasiswa di kampus, dimana organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. 

Keberadaan Ormawa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan, integritas kepribadian, menanamkan sikap ilmiah, dan pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

Namun demikian, orientasi perjuangan dan dinamisasi kehidupan Ormawa 
hendaknya tetap pada netralitas lembaga yang sangat menjunjung tinggi moralitas akademis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran Dirjen Dikti tahun 2002 
bahwa sistem penyelenggaraan kegiatan ormawa tidak boleh menjadi perpanjangan tangan (underbow) dari intervensi pemegang kepentingan tertentu. 

Sebagai wadah mengembangkan kapasitas kemahasiswaan organisasi intra kampus berperan menyiapkan regenerasi pemimpin yang lebih baik. 

Seiring berjalannya waktu, organisasi ekstra kampus telah berkamuflase untuk tidak sekedar bergerak di bidang kajian serta aksi tetapi juga dalam rangka meramaikan politik kampus dengan rivalitas yang sangat panas atmosfernya.

Dari segi peran, organisasi ekstra kampus tak ubahnya sebagai partai politik dalam kontestasi pemilihan presiden mahasiswa dan sejenisnya, dimana tak jarang, konsolidasi dan koalisi dilakukan untuk memperoleh masa dan suara yang cukup di pemilu raya.

Jauh sebelum itu, proses kaderisasi untuk meningkatkan kuantitas anggotanya bukan lagi menjadi rahasia umum karena tak jarang dilakukan dengan masif, sistematis dan terstruktur bahkan sejak masa orientasi mahasiswa baru (ospek) sehingga singkronisasi antara aksi, kajian dan politik berjalan dengan efektif seiring dengan bertambahnya masa di dalam organisasi itu sendiri. (Najmul Uman)