Ketua DPRD Pangandaran: Jangan Aduk Keuangan Rakyat dengan Kapitalis Karena Rakyatlah yang Jadi Korban

PANGANDARAN - Jangan pernah mengaduk-aduk antara keuangan rakyat dengan keuangan kapitalis, ya Karena rakyatlah yang akan selalu menjadi korban, ” kata ketua DPRD pangandaran Asep Nurdin H MM, ketika diwawancarai beberapa awak media, di ruang kerjanya, kantor DPRD pangandaran, Jumat (28/5/2021).

Dikatakannya bahwa, pemerintah daerah mesti lebih serius untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Baca juga: Bantah Anti Media, Al Haris: Saya Orang Media

Juga prinsip pembangunan ekonomi kerakyatan benar benar mesti  diimplementasikan dengan nyata, " kata Asep.

Menurutnya, kewajiban pemerintah kan menciptakan harmonisasi antara aktivitas ekonomi rakyat dengan aktivitas para pemodal besar.

Baca juga: Bapaslon Abaikan Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran di KPU, Kemendagri Usulkan Sanksi

Maka, harus dikondisikan agar keduanya bisa bergerak berdampingan, bahkan kalau bisa saling mendukung, ” papar Asep.

Dalam konteks ini, Asep mengambil contoh tentang  perlunya ada aturan hukum di sektor pariwisata, ya, khususnya di investasi jasa hotel.

Baca juga: Menuju Pangkep Hebat 2021-2025, Syahban Sammana Harapkan Sama-Samaki Lagi

Dalam hal ini, kami memandang perlu adanya regulasi batasan minimal bagi investor luar Pangandaran yang hendak membangun hotel, misalnya pembangunan hotel untuk pemodal besar dari luar Pangandaran, minimal harus membangun hotel fasilitas bintang 3, untuk dibawah standar itu, maka tak akan diberikan izin, ” tandasnya.

Seandainya hal itu dilaksanakan, maka kebijakan ini otomatis akan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal atau pemodal menengah ke bawah, untuk tetap bisa bermain di kelasnya.

Baca juga: Tony Rosyid: KAMI di Tengah Lautan Persekusi

Jadi pemilik home stay atau penginapan kelas melati bisa terlindungi, " terangnya.

Kalau pemodal besar ikut bermain di segmen ini, pasti yang kecil-kecil bakal terganggu.

Baca juga: Tony Rosyid: Dengan Alasan Pandemi, Pemerintah Tidak Boleh Bunuh Demokrasi

Contoh lain, Asep juga menggambarkan para toko atau warung milik masyarakat yang semakin terkepung oleh toko-toko modern berkonsep waralaba.

Kalau soal pasar tradisional atau warung rakyat dengan toko modern atau minimarket, sebenarnya kita sudah memiliki Perda-nya. 

Tinggal dilaksanakan saja, kami sudah berusaha melindungi warung atau pasar tradisional itu, diantaranya soal jarak minimal dan lainnya, ” sebutnya. (Anton AS)