JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran Raih Peringkat Nasional TERBAIK Ke-1 Tahun 2024

    JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran Raih Peringkat Nasional TERBAIK Ke-1 Tahun 2024

    PANGANDARAN JAWA BARAT - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran, kembali meraih peringkat TERBAIK Ke - 1 kategori JDIHN Award Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2024 

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum yang diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari., M.Si di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta  , Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat, Kamis, (22/08/2024).

    Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award di hadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh indonesia dan lembaga lain.

    Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari, M.Si. menyampaikan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran meraih  penghargaan  Terbaik ke 1 untuk yang kedua kalinya, yaitu di Tahun 2023 dan sekarang Tahun 2024.

     "Alhamdulilah kita dapat mempertahankan prestasi ini, walaupun kompetisi sangat ketat karena diikuti oleh seluruh sekretariat DPRD se Indonesia, hal ini cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini "katanya".

    Menurut Heri, sampai saat ini masih dapat mempertahankannya, dengan terus membuat inovasi-inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN.

    "Kita tetap exsis mengelola JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran "ucapnta".

    BPHN selaku pembina menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota yang telah terintegrasi. Pemberian Anugerah ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.

    "Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, di dukung dengan team work yang kompak dan solid "ujarnya".

    Dalam sambutannya, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua "katanya".

    Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.H.M.M menyampaikan tanggapan terkait penganugerahan 
    JDIHN Award yang merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum.

    "Apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang di mungkinkan banyak permasalahanp hukum yang perlu di selesaikan "katanya".

    JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

    Selanjutnya setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya, dan lebih mudah dengan  mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran.

    "Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui "ucapnya".

    Menurut Asep Noordin, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi  dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

    "Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya "ujarnya".
    (Anton AS)

    pangandaran jawa barat
    Anton Atong Sugandhi

    Anton Atong Sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Hebat! Mahasiswa KKN STITNU AL FARABI Pangandaran...

    Artikel Berikutnya

    Muhtadin Ketua KPU Pangandaran Paparkan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Apa Kasusnya?
    Jaga Kesehatan Tubuh, Prajurit Korem 012/TU Laksanakan Olahraga Bersama
    Menteri ATR/BPN Temui Kapolri Untuk Kerjasama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi
    Kodim 1710/Mimika Buka Perkemahan Wira Karya Pramuka Saka Wira Kartika TA 2024
    Panglima TNI Paparkan Kesiapan Dalam Mendukung Pilkada Serentak dan Pencapaian Asta Cita
    80 siswa SDN 2 Bangunjaya Dapat Makan Siang Gratis dari Polres Pangandaran dan Kodim 0625
    Petani Beli pupuk Cukup Pakai KTP Tidak Perlu Pakai Kartu Tani 
    DPC PDIP Pangandaran Laporkan Facebook Dakocan Aprilian ke Polres Pangandaran Diduga Lecehkan Ketua Umum PDI Perjuangan 
    Realisasikan Sinergitas Polri–Kementan, SSDM Polri Buka Rekrutmen T.A 2025 Jalur Bakomsus Lulusan SMK Pertanian
    Klaster Tambak Udang Tidak Hanya  Berfungsi Sebagai Sentra Produksi Perikanan Tapi Juga Sebagai Destinasi Wisata Edukasi
    Halloooo Pemkab Ciamis-Pemkab Pangandaran, Kami 5 Orang Pensiunan PDAM Sudah 2 Tahun Uang Pesangon Kami Tak Kunjung Dibayar Juga
    Klaster Tambak Udang Tidak Hanya  Berfungsi Sebagai Sentra Produksi Perikanan Tapi Juga Sebagai Destinasi Wisata Edukasi
    DKPKP Kabupaten Pangandaran Hanya Pembina Nelayan di Wilayah Pantai Pangandaran Sepanjang 92 KM
    Realisasikan Sinergitas Polri–Kementan, SSDM Polri Buka Rekrutmen T.A 2025 Jalur Bakomsus Lulusan SMK Pertanian
    Ikuti 3 Hari Pertandingan Olah Raga Antar Kampung se Kabupaten Pangandaran di Gor Yos Rosby Sukaresik
    Ketua FKPAI Kutuk Keras Pengrusakan Fasilitas Umum saat Demo Penolakan Penetapan APBD Kabupaten Pangandaran TA 2024
    Jika Objek Wisata Ingin Segera Dibuka, Maka Minggu Depan Pangandaran Harus Bisa di Level 2
    Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Realisasikan 26 Poin Janji Politik di Masa Kampanye 2020
    Pemkab Pangandaran Dukung Pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2021
    KPU Pangandaran Raih Lagi Penghargaan 6 Kategori Terbaik dari KPU Provinsi Jabar

    Ikuti Kami