Bupati Jeje : Sosialisasi Bantuan Pelaku Usaha Mikro Harus Tepat Sasaran

PANGANDARAN JAWA BARAT -

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Pangandaran gelar sosialisasi Bantuan  Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Pangandaran, Senin, 5 April 2021.

Tedi Garnida, selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Pangandaran,   dalam sambutannya, menyampaikan bahwa, di tahun ini, pelaksanaan sosialisasi BPUM merupakan kelanjutan bantuan produktif Tahun 2020.

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Tinjau Kesiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Humbahas

Untuk tahun 2021, disebutkan bahwa BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 1, 2 juta, yang sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

“Dana BPUM ini disalurkan langsung ke rekening penerima.”

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Serahkan 22.ribu Sertifikat Hak Atas Tanah di Humbang Hasundutan

“Jadi salah satu kriteria penerima BPUM itu yaitu, pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Mikro (KUR), ” kata Tedi.

Menurutnya, calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas Koperasi/badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota, " tandasnya.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

Sementara, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, dalam sambutannya  menyampaikan bahwa, sebagaimana diketahui bersama, Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro yang melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Pangandaran, itu langsung disalurkan kepada penerima manfaat.

Baca juga: Untuk Liburan Natal dan Tahun Baru Kami Tidak Ingin Kepadatan Wisatawan Hanya Tertumpuk di Pantai Pangandaran Saja

“Tujuannya, yaitu untuk memulihkan perekonomian masyakarat yang menurun karena dampak Covid-19, ” kata Jeje.

Pada kesempatan itu pula, Jeje mengajak para Kepala Desa untuk berkolaborasi dengan Dinas dalam melakukan validasi data penerima BPUM yang nantinya bisa benar-benar kongkrit.

“Program ini harus benar-benar berjalan dengan baik dan data juga harus benar-benar valid serta tepat sasaran agar program pemerintah bisa tercapai, " ujarnya. (Anton AS)